TAGARNUANSA

Para Pelaku Ekonomi Dalam Suatu Negara

Para Pelaku Ekonomi Dalam Suatu Negara
Jumat, 04 Mei 2018
Para Pelaku Ekonomi Dalam Suatu Negara
Apa kamu tahu siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi dalam suatu negara, khususnya di negara Indonesia? sebelum itu marilah kita simak terlebih dahulu, apa itu definisi dari Pelaku Ekonomi.

Pelaku Ekonomi adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Di Indonesia pelaku ekonomi tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).

Bentuk yang sesuai dengan ayat (1) adalah Koperasi, dan bentuk yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah Perusahaan Negara. Pada penjelasan pasal 33 : hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh dikelola oleh pihak swasta.

Hal ini berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil dalam sistem perekonomian Indonesia, dan dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi sistem perekonomian di Indonesia, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )

Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat BUMN yaitu usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya (minimal 51%) dimiliki oleh negara / badan usaha yang statusnya disamakan dengan BUMN.

BUMN diciptakan oleh undang-undang, diusulkan pemerintah, dan disetujui DPR, makan jadilah dia suatu produk politik. Itulah sebabnya dikatakan politik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari BUMN.

Apabila elemen politik sampai ditiadakan maka akan hilanglah relevansi dari keberadaan BUMN itu sendiri.
Para Pelaku Ekonomi Dalam Suatu Negara
contoh perusahaan negara ( BUMN )

2. Badan Usaha Milik Swasta ( BUMS )

Badan Usaha Milik Swasta ( BUMS ) merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta secara individu ataupun kelompok. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta yaitu mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Para Pelaku Ekonomi Dalam Suatu Negara
contoh perusahaan milik swasta ( BUMS )

3. Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum berdasar atas asas kekeluargaan.

Beberapa contoh koperasi di Indonesia antara lain :

  • Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) DKI Jakarta. (Omset : 4,9 M - Jenis Koperasi Konsumsi)
  • Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) Kab. Gresik Jawa Timur (Omset 2,8 M - Jenis Koperai Konsumsi)
  • Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kota Pekalongan Jawa Tengah. (Omset 2,6 M - Jenis Koperasi Simpan Pinjam)

Tujuan dan peran para pelaku ekonomi bisa dilihat pada penjelasan berikut.

BUMN (Stabilisator)

  • Sebagai penghasil barang / jasa demi hajat hidup orang banyak
  • Sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta
  • Pelaksana pelayanan publik
  • pembuka lapangan kerja
  • Penghasil devisa negara
  • Membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi
  • Pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha

BUMS (Pertumbuhan)

Tujuan utama BUMS tentu saja untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin dengan mengembangkan usaha dan modalnya serta membuka lapangan kerja.

Sedangkan, peranan BUMS sendiri antara lain :

  • Sebagai mitra BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )
  • Sebagai penambah produksi nasional
  • Sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional
  • Membantu pemerintah dalam pengelolaan
  • Membantu pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang tidak ditanganinya
  • Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan
  • KOPERASI (Pemerataan)

Tujuan utama koperasi sebenarnya bukanlah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah pastisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Untuk peranan koperasi sendiri sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut.

  • Ikut membantu para anggotanya untuk meningkatkan penghasilan
  • Mengurangi tingkat pengangguran
  • Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat
  • Ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat
  • Sebagai alat perjuangan ekonomi
  • Menciptakan demokrasi ekonomi
  • Membangun tatanan perekonomian nasional
  • Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkuat kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat

4. Pelaku Ekonomi Lain - UMKM

UMKM adalah kependekan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Ciri-ciri UMKM dapat dilihat pada uraian berikut ini.

  • Manajemen yang berdiri sendiri
  • Modal disediakan sendiri
  • Daerah pemasarannya lokal
  • Aset perusahaannya kecil
  • Jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas
  • Kriteria-Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, itupun tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banya Rp. 300.000.000.

Kriteria Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000, juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut dijalankan.

Atau bisa juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000.

Kriteria Usaha Menengah

Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, yang juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

Klarifikasi Usaha Kecil Menengah

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklarifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok tertentu.

#1 Livelihood Activities

Merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

#2 Micro Enterprise

Merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

#3 Small Dynamic Enterprise

Jenis UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

#4 Fast Moving Enterprise

UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

UMKM dapat meliputi banyak bidang seperti misalnya kuliner, fashion, dan bahkan pertanian.


Nah, sekian pembahasan kali ini tentang Para Pelaku Ekonomi Dalam Suatu Negara. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kamu semua ya khususnya dalam bidang ilmu perekonomian di Indonesia.

Share This Article :
Andhika Pandanu

Hello, I am an online and real world science seeker, and happy to share it.

Follow my social media account
ig : @dhika_dn 

TAMBAHKAN KOMENTAR